Jenis Kejahatan Organized Crime

Posted on Disember 23, 2008. Filed under: berita terkini, politik | Tags: , |

Menurut US President’s Commisions on Organized Crime 1986 yang dikutip Prof. Ronny Nitibaskara, dalam tulisannya di Kompas bahwa ciri-ciri organisasi kejahatan adalah:

1.   1.    Memiliki aksi kejahatan berkelanjutan

2.   2.    Mempunyai struktur organisasi yang jelas

3.   3.    Memiliki keanggotaan yang tetap

4.   4.    Mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan

Dua dekade terakhir ini, menurut Prof. Ronny bahwa organisasi kejahatan yang bergerak dalam obat-obatan terlarang, bersama dengan kelompok-kelompok  Kejahatan lainnya telah melebarkan sayapnya secara lintas batas negara, seperti perusahaan multinasional. Termasuk dalam organisasi kejahatan yang dimaksud adalah Mafia Sisilia, Triad Cina, Yakuza Jepang, kartel-kartel Kolombia, para pengedar Nigeria, Jamaika dan organisasi kejahatan dari Federasi Rusia.

 

White Collar Crime

Menurut Earld R. Quinney, White Collar Crime (WCC) adalah suatu bentuk dari perilaku ilegal yang unik yang dilakukan secara occupasi dan atau corperasi. Untuk memahami telah terjadi suatu kejahatan kerah putih, dituntut suatu penjelasan yang pasti.

Ada tiga hal menurut Sutherland yang menyebabkan hukum sukar diimplementasikan pada penanganan kasus WCC, yaitu :

1.   1.    Pelaku kejahatan memiliki status sosial ekonomi yang tinggi di mata masyarakat

2.   2.    Pelaku itu sendiri memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat

3.   3.    Kejahatan itu sendiri tidak dapat dijerat oleh hukum manapun  

Dalam membahas WCC secara teoritik, Clinard dan Quinney memberikan 5  aspek pokok yang perlu diperhatikan :

·         ·        Aspek hukum  

·         ·        Karir kriminal pelaku

·         ·        Dukungan kelompok

·         ·        Hubungan tingkah laku pelanggaran dan tingkah laku tunduk hukum

·         ·        Reaksi sosial dan proses hukum.

 

KEJAHATAN POLTIK

Politik Kejahatan dan Kejahatan Politik

Oleh Hamid P.

Ruang lingkup kejahatan politik secara akademis adalah

(a)(a)segala kejahatan oleh warga negara yang mengancam keamanan negara dengan tujuan menguasai negara, menggantikan pemerintahan atau memisahkan diri,

(b)(b)segala kejahatan oleh pihak atau orang asing yang mengancam keamanan negara lain dengan tujuan menguasai negara atau mengganti pemerintahannya,

(c) (c) segala kejahatan oleh negara terhadap negara lain maupun terhadap warganegaranya sendiri dan

(d)(d)segala kejahatan oleh rejim yang memerintah atau oleh aparatnya yang bekerja mengatasnamakan pemerintah terhadap warganegaranya

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran dari ketentuan normatif dan atau dianggap menyimpang secara serius oleh masyarakat. Bagaiman dengan kejahatan politik disebut kejahatan?

Kejahatan politik, secara nyata akibatnya berdampak pada negara, terutama rejim yang berkuasa, menurut Quinney tidak sepenuhnya jahat. Kita tidak adil jika secara subyektif mengatakan bahwa suatu perbuatan itu jahat. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Brody bahwa kejahatan politik itu sebagai suatu gejala untuk melawan pemerintah atau suatu insiden pemberontakan politik.

Sebagai suatu analisa bahwa kejahatan politik itu perilaku jahat atau bukan jahat, dapat kita perhatikan dalam politik pemerintah dalam menutup-nutupi suatu masalah kepada publik.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu manipulasi realitas politik: ketertutupan terhadap fakta dan penyodoran fakta versi pemerintah, represi ala militer sebagai pendukung, peradilan politik, dan pencarian legitimasi hukum untuk menuju peradilan politik.

Kejahatan politik itu merupakan kejahatan tergantung pada siapa yang memandangnya dan demi kepentingan apa ia mendefinisikannya.

Kepustakaan: Meliala, Adrianus, Kejahatan dan Politik, Depok 1996.

 

“PETRUS” SEBAGAI VIOLENCE STATE

Oleh: Hamid P.

Dekade 1983 – 1985 kurang lebih 5.000 orang dilaporkan hilang dan ditemukan kembali tinggal bangkai mayatnya, disamping tempat-tempat umum, sekolah, bioskop dan pasar. Gambaran ini merupakan suatu sejarah yang pernah terjadi di negara yang disponsori oleh Pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini dikenal dengan Penembakan Misterius (PETRUS).

Ada anggapan beberapa kalangan bahwa peristiwa ini berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan dari Jenderal M. Jusuf kepada Jenderal L.B. Murdani. Dan juga berkaitan dengan semakin tinggi rasa takut masyarakat akan kejahatan. PETRUS dijadikan sebagai suatu instrumen kebijakan sosial (social policy).

Alasan diterapkan Petrus

Dalam keadaan darurat suatu negara dimungkinkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengesampingkan Hak Asasi Manusia. Dengan asumsi apabila sesuatu (peristiwa) yang akan mengancam keamanan dan keselamatan negara, pemerintah dengan kekuatannya dimungkinkan menggunakan kekerasan (extra legal) sebagai pengontrol dan pencegah. Bagaimana dengan penerapan PETRUS (di Yogyakarta dengan sandi OPK=operasi pemberantasan kejahatan) di Indonesia sebagai negara hukum.

Beberapa staitment yang dikeluarkan pemerintah, yang kemudian dijadikan alasan lahirnya PETRUS, yaitu terutama berkaitan dengan keadaan negara yang kritis dan munculnya kejahatan kekerasan. Yang pada dasarnya akan mengganggu stabilitas nasional, dan mengganggu kewibawaan dan wewenang pemerintah. Alasan lain yang cukup perlu mendapat komentar yaitu PETRUS sebagai shock terapi dan mencegah kejahatan.

Petrus sebagai Violence State

Berbagai kalangan yang dipengaruhi oleh lingkungan yang humanitis dan dibumbui oleh Human Right, anti akan adanya PETRUS sebagai instrumen negara dalam menyelesaikan masalah kejahatan kekerasan. Petrus dianggap sebagai kekerasan negara. Ini merupakan sikap intervensi pemerintah terhadap kehidupan masyarakat dengan cara memanipulasi sentimen masyarakat.

Munculnya kejahatan kekerasan di era 80-an merupakan spontanitas masyarakat. Oleh kalangan penguasa dianggap sebagai motif politik, untuk itu agar tetap eksis dan berkuasa. Menjegal bagi mereka yang mencoba mengganggu stabilitas nasional dan kewibawaan pemerintah, PETRUS sebagai instrumen pengontrol sosial yang dijadikan alternatif.

Strategi yang digunakan sama seperti yang diterapkan pada era pra-kemerdekaan 1949 di Yogyakarta untuk membantai para pembangkang terhadap republik. Sehingga gambaran umum yang terlihat, adanya pembunuhan yang biadab dan sadis, dengan berdalil PETRUS sebagai alat membersihkan masyarakat dari kejahatan. (David B. ’90)

 

KEJAHATAN KONVENSIONAL

1.   1.    Pembunuhan

2.   2.    Perampokan

3.   3.    Pencurian

4.   4.    Dan lain-lain yang tertuang dalam KUHP

Make a Comment

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: